H-1 Pilkada Serentak 2018, Pengawasan dan Kesiapan Akhir Logistik Pilkada Kota Palembang Berjalan Lancar

PALEMBANG-Memasuki H-1 kegiatan Pilkada Serentak 2018, kesiapan pengawasan dan kesiapan akhir logistik Pilkada Kota Palembang berjalan dengan baik.

Terkait pengawasan, Panwaslu menurunkan sekitar 3.000 personil pengawas ke seluruh Kota Palembang dengan rincian 2.804 pengawas di seluruh TPS se-Kota Palembang, 100 PPL, 54 Panwascam dari 18 kecamatan, 26 Panwaskot yang terdiri dari 3 Komisioner dan 20 Sekretariat, dan sekitar 50 partisipan akademisi dari perguruan tinggi-perguruan tinggi di Kota Palembang.

Darsi Elyanto, Komisioner Panwaslu Kota Palembang divisi Hukum, Penindakan dan Pelanggaran menegaskan bahwa Panwaslu sudah mempersiapkan pengawasan di setiap tingkatan bahkan hingga lini terdepan yaitu TPS. Para pengawas pun sudah dibekali dan diberikan bimbingan teknis terkait apa saja yang harus diawasi saat pemungutan suara (26/6).

Terkait potensi kerawanan, Darsi mengatakan bahwa tidak ada kerawanan yang muncul di Kota Palembang, namun harus diantisipasi perbedaan penafsiran yang bisa muncul antara penyelenggara dan saksi, sehingga penting bagi saksi yang ditugaskan paslon untuk dibekali dan diberi bimbingan teknis.

“Pada prinsipnya TPS tidak ada yang rawan, asalkan penyelenggara juga PPS bekerja dengan benar, dan pengawas yang melakukan pengawasan dengan benar, dan juga tidak kalah penting masing-masing saksi dari paslon juga dibekali secara teknis” tuturnya.

Darsi mengharapkan partisipasi aktif dari masyarakat untuk turut serta melakukan pengawasan kegiatan dalam proses pilkada di Kota Palembang. Jika terdapat dugaan pelanggaran, masyarakat dapat membuat laporan pengaduan disertai dengan saksi ke Panwaslu Kota Palembang untuk diperiksa lebih lanjut. Kemudian dari hasil klarifikasi Panwaslu, untuk pelanggaran administrasi akan diteruskan ke KPU sedangkan pelanggaran tindak pidana pemilu akan diteruskan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) dan penyidikannya akan diserahkan ke pihak Kepolisian.

Sementara itu, ditemui di Kantor KPU Kota Palembang terkait kesiapan akhir logistik Pilkada, Rudianto Pangaribuan selaku Komisioner Bidang Logistik KPU Kota Palembang, menuturkan pendistribusian surat suara dan alat perlengkapan berjalan lancar dan sesuai rencana (26/6).

Hingga 26 Juni, KPU telah mendistribusikan logistik untuk Pilgub dan Pilwako ke 2.800 TPS yang tersebar di 18 kecamatan wilayah Kota Palembang. Logistik surat suara dan alat perlengkapan TPS seperti formulir, sampul, alat coblos, tinta dan sebagainya telah didistribusikan ke Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) per Kecamatan dan akan bergeser ke TPS pada hari ini. Adapun kekurangan logistik yaitu pulpen, bilik pemilihan dan papan pengumuman akan disiapkan di hari yang sama.

Terkait kondisi surat suara, sebelumnya terdapat sebanyak 1.396 surat suara yang rusak dan telah dikirim ke PT. Temprina Media Grafika untuk dimusnahkan pada hari ini. Surat suara yang dimusnahkan tersebut digantikan dengan surat suara yang baik dimana KPU masih memiliki 3000 lebih surat suara untuk cadangan dan sisanya akan dimusnahkan pada hari ini juga.

Rudianto juga mengapresiasi tinggi pihak Polresta Kota Palembang yang telah memberikan bantuan dalam pengamanan seluruh proses mulai dari sortir, pelipatan, packing surat suara dan pengamanan dalam pelaksanaan pencoblosan serta akan melakukan pengamanan kotak suara di TPS yang di distribusikan kembali melewati PPK hingga ke KPU pada 27 Juni 2018.

“Untuk pengamanan pendistribusian logistik kita mengucapkan terima kasih, rasa hormat kita, rasa apresiasi kita kepada Kapolresta Kota Palembang. Saya selaku komisioner sangat menghargai sekali support (bantuan) yang diberikan beliau terhadap proses pengamanan pendistribusian ini”.

Penulis: Dhona Aryani (3014417) Vino Adrian (3011617)
Editor: Yasmina Hakim (3001317)

2 thoughts on “H-1 Pilkada Serentak 2018, Pengawasan dan Kesiapan Akhir Logistik Pilkada Kota Palembang Berjalan Lancar

  1. Tetap diawasi mengingat dari pilkada – pilkada sebelumnya kecurangan selalu ada disetiap proses yg berlangsung. Dimulai dari serangan fajar tim pemenangan paslon,pemilihan lebih dari sekali serta kejelasan data pemilih yg hanya mempunyai ktp tp berada di daerah luar domisili

  2. Untuk tingkat kerawanan konflik dlm penyelenggaraan pemilu,baik vertikal maupun horizontal di propinsi sumatera selatan bisa dibilang sangat kecil. Namun demikian tidak boleh di abaikan.pengawasan terhadap hal hal yg akan menimbulkan kerawanan harus tetap diutamakan.
    Sebagai panitia penyelenggara harus memberikan pengawasan yg maksimal. Sekalipun dalam situasi yang kondusif.
    Lebih di tekan kan lg dlm pengawasan politik uang. Dalam sekala kecil misalnya. Pemilihan kepala desa kita masih sering kecolongan. Hal seperti ini merata untuk wilayah indonesia. Terutama di wilayah pelosok pelosok.
    Terima kasih

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *