Jelang Pemilihan, ASP: Saatnya Pilih Pemulihan Pesisir

Aksi Aliansi Selamatkan Pesisir di depan Kantor Gubernur Sulsel

nusantararesearch.com – Sejumlah aktivis dari berbagai lembaga masyarakat sipil tergabung dalam Aliansi Selamatkan Pesisir (ASP) Sulawesi Selatan menggelar aksi jelang pemungutan suara Pilkada Serentak 2018 Provinsi Sulawesi Selatan.

“Saat ini perlindungan dan pemulihan lingkungan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil untuk menjamin keberlanjutan kehidupan di masa yang akan datang sangatlah penting. Perlindungan aset sosial ekonomi dan budaya masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil hendaknya lebih di utamakan dalam Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Penegakan hukum juga harus berjalan tanpa pandang bulu terhadap pelaku kejahatan lingkungan hidup dan pelanggaran pemanfaatan ruang,” ujar pimpinan aksi, Apandi, di Makassar, Selasa.

Menurutnya, lahirnya kebijakan-kebijakan daerah pada sektor pembangunan infrastruktur serta pengelolaan sumber daya alam memberikan ruang yang cukup luas bagi perluasan investasi tidak ramah lingkungan. Politik penguasaan dan pengelolaan wilayah di semua lini tanpa mempertimbangkan azas kehati-hatian justru semakin meningkatkan konflik tenurial, sosial, HAM dan menciptakan kemiskinan serta kerusakan lingkungan hidup.

Proyek Provinsi Sulawesi Selatan yang menggandeng PT Ciputra Tbk dan PT Yasmin Bumi Asri untuk membangun kawasan bisnis terpadu dan eksklusif dinilai ambisius dan merugikan. Dari 157.23 hektar lahan yang akan di reklamasi, pemerintah provinsi hanya akan mendapat bagian seluas 50.47 hektar sementara sisanya akan menjadi milik pengembang.

Selain itu, guna memenuhi kebutuhan penimbunan 157.23 hektar kawasan CPI, pengembang membutuhkan 22.627.480 m3 pasir dan tanah urugan yang didapat dari penggalian pasir di laut Takalar. Akibatnya, hingga saat in, secara garis besar dampak yang ditimbulkan dari reklamasi kota Makassar dan tambang pasir laut Takalar yakni : 80 % hasil tangkap nelayan menurun, tambang pasir laut telah merusak 23 desa di Kecamatan Galesong-Sanrobone Kab. Takalar, meningkatnya abrasi pantai, rusaknya ekosistem laut, rusaknya ekosistem mangrove di sekitar lokasi reklamasi.

Selanjutnya, Appandi menegaskan Pilkada serentak yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2018 dapat menjadi ancaman sekaligus peluang bagi rakyat. Menjadi ancaman karena sarat dengan politik transaksional opera izin Sumber Daya Alam dengan menggadaikan keselamatan rakyat. Namun pilkada juga dapat menjadi peluang apabila rakyat mampu memajukan agenda politik lingkungan hidup dan HAM.

“Pada momentum pilkada ini kami berharap agar masyarakat dapat memilih kepala daerah yang berpihak dan peduli terhadap lingkungan hidup, mengutamakan keselamatan rakyat, melindungi ruang hidup rakyat, melindungi tanah dan Wilayah Kelolah Rakyat,” tambah Appandi.

Adapun tuntutan melalui aksi “bisu” yang dilakukan oleh beberapa organisasi masyarakat sipil dan organisasi mahasiswa yang tergabung dalam ASP (Aliansi Selamatkan Pesisir) tersebut antara lain:
Hentikan Seluruh Kegiatan Reklamasi di Pesisir Sulsel terkhusus di Kota Makassar.
Hentikan Tambang Pasir Laut di Kabupaten Takalar.
Hapuskan Alokasi Ruang Tambang Laut Pasir di RZWP3K Provinsi Sulawesi Selatan.
Jangan Pilih Calon Pemimpin yang Tidak Pro Terhadap Lingkungan.

Aparat keamanan terlihat berjaga di tengah pelaksanaan aksi tersebut.

 

Pewarta: M. Syah Alauddin 30013917

Editor: Jefri Iskandar 30016217

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *