5 Tahun Jokowi, Apa Saja Yang Dicapai?

nusantararesearch – Hampir 5 tahun sudah masa kepemimpinan Presiden Ir Joko Widodo atau yang akrab disapa Pak Jokowi ini berlalu, banyak kebijakan dan berbagai keputusan Ia ambil sebagai seorang Pemimpin Negara. Sebagaimana kita tahu, sebuah keputusan pasti tidak lepas dari resiko dan keuntungan, seberapa besar keuntungan yang akan didapat, apakah sebanding dengan resiko yang diterima. Pak Jokowi dibantu Para Menteri sendiri sudah banyak membuat kebijakan seperti mencabut subsidi listrik yang menyebabkan kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) dan mencabut subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM). Namun, apakah ini sebuah kegagalan? Mari kita bahas lebih lanjut.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai Presiden Joko Widodo atau Jokowi gagal memperbaiki Indonesia di segala aspek, khususnya aspek ekonomi “Pak Jokowi ini kan sudah diberi waktu 5 tahun untuk melakukan perubahan, perbaikan, tapi kenyataan gagal,” ungkap Fadli di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Selatan. Menurutnya melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar yang sebelumnya pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berkisar antara Rp 11.000 per dollar AS, kini mencapai Rp 14.700 per dollar AS. Kemudian Fadli juga mengatakan jumlah pengangguran tidak turun. Fadli Zon sendiri optimis bahwa Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Gerindra yang kini maju sebagai Calon Presiden bisa lebih mampu mengatasi masalah tersebut.

Menekan Angka Pengangguran
Berbicara soal pengangguran, mari kita bicara data. Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data berupa infografis Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurut daerah mulai Agustus 2016 sampai Februari 2018, hasilnya angka penangguran dapat ditekan pada Februari 2018 yaitu pada 5,13 persen, bandingkan pada Agustus 2016 yang mencapai 5,61%. Tentunya hal ini tidak instan didapatkan, menurunnya angka pengangguran berarti meningkatnya lapangan pekerjaan, meningkatnya lapangan pekerjaan berarti karena semakin banyaknya kesempatan untuk para pengusaha dan investor baik asing ataupun lokal yang mendirikan usaha. Tentunya sebuah usaha tidak dapat didirikan tanpa infrastruktur yang baik. Maka dari itu Presiden Jokowi mengejar pembangunan infrastruktur untuk perekonomian yang lebih baik. Selain infrastruktur, dibutuhkan pula Sumber Daya Manusia (SDM) yang lebih baik, Presiden Jokowi membuat program Kartu Jakarta Pintar bukan tanpa alasan. Kebijakan ini ditujukan agar masyarakat dapat mengenyam bangku pendidikan minimal sampai tingkat SMU atau SMK demi SDM yang lebih baik. Kemudian ditambah dengan deregulasi dan debirokratisasi, yaitu dengan membuat regulasi dan memangkas birokrasi yang akhirnya menghasilkan perizinan dan aturan yang baik.

Rupiah Lemah Salah Jokowi?
Melemahnya nilai tukar Rupiah terhadap Dollar AS didominasi dari faktor eksternal, rentetan panjang efek dari perang dagang AS-Cina, kemudian krisis keuangan di Turki dan Argentina terhadap negara berkembang membuat nilai dollar AS menguat, tidak hanya terhadap Rupiah, namun juga terhadap mata uang negara tetangga seperti Rupee-India, Lira-Turki, Peso-Argentina, Ringgit-Malaysia dan Baht-Thailand. Namun melemahnya rupiah ini bukan indikator kegagal ekonomi sebuah negara. Masih banyak faktor lain yang perlu diperhatikan seperti Cadangan Devisa, catatan Surat Berharga Negara (SBN), peringkat utang yang dinilai oleh lembaga Fitch Ratings, Net Capital Inflow, Angka Kemiskinan, dan Pertumbuhan Ekonomi. 6 indikator ini berada dalam posisi yang baik, menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia berada dalam keadaan aman dan tidak perlu dikhawatirkan. Tentunya hal ini merupakan kerja keras dari Pemerintahan dan peran serta Masyarakat.

Pencabutan Subsidi Listrik dan BBM
Pernahkan kita sebagai penduduk pulau jawa terutama yang berada di kota-kota besar hidup tanpa aliran listrik dan dengan harga BBM yang tinggi? Pencabutan subsidi listrik 900VA memang menyebabkan kenaikan TDL, begitu pula dengan pencabutan subsidi BBM, namun hal ini dilakukan bukan tanpa tujuan. Presiden Jokowi memiliki program bernama Papua Terang yang memiliki tim ekspedisi, kemudian ada Program BBM satu harga yang membuat harga BBM di Papua sama dengan di pulau Jawa. Apakah salah apabila Presiden Jokowi ingin membangun Papua? Beberapa orang pasti berpendapat “Kemana APBD, apakah tidak cukup dengan pajak mereka untuk membangun daerahnya” ada juga yang berpendapat “Apakah harus sampai mengorbankan subsidi BBM di jawa agar harga BBM di Timur Indonesia bisa sama dengan di Pulau Jawa?”. Tidak semudah dan semurah itu, buat Anda yang belum pernah merasakan hidup di Timur Indonesia mungkin bisa berkomentar seperti itu, tetapi Anda harus coba hidup disana untuk dapat merasakan apa yang saudara kita rasakan disana, menjadi daerah tertinggal yang jarang mendapatkan perhatian dari pemerintah sungguh tidak nyaman. Butuh dana dan anggaran besar untuk membuat jalan menembus hutan-hutan dan gunung-gunung batu nan keras disana. Segala macam bahan-bahan selama ini didistribusikan melalui pesawat perintis dan jalur sungai yang terkadang harus tertunda karena pasang surut air, hal inilah yang membuat harga bahan-bahan pokok tinggi. Dari kebijakan BBM Satu Harga kini didapati harga BBM di Papua sama dengan di Pulau Jawa, Rp 8.000 untuk pertalite, Rp 9.700 untuk pertamax dan Rp 9.300 untuk solar.

Jadi, apakah benar 5 tahun masa pemerintahan Presiden Jokowi ini gagal? penulis rasa tidak, dengan pencapaian diatas dan masih banyak lagi pencapaian lain yang belum dibahas, sungguh di masapemerintahan Jokowi ini justru Indonesia seakan kembali bangkit dan mulai melebarkan sayapnya kembali.

Penulis : Afrizal Adam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *