Bagaimana Rupiah Bisa Kembali Menguat?

Pagi ini (09:15 Rabu, 5/9) kurs BI mencapai Rp 14,914.00 untuk jual dan Rp 14,766.00 untuk beli. Angka yang terbilang tinggi dalam 1 tahun terakhir menurut data Bank Indonesia.

Namun dibalik lemahnya nilai rupiah terhadap dollar amerika saat ini terbilang wajar dan tidak mengkhawatirkan. Masyarakat pada umumnya khawatir akan terjadi krisis moneter seperti yang terjadi pada tahun 1998, perlu diketahui melemahnya rupiah dipengaruhi oleh banyak faktor, dimana tidak hanya faktor internal namun juga faktor eksternal.

Dilansir dari laman detik “Kalangan bankir dan ekonom menyebutkan tekanan pada Rupiah saat ini terjadi karena faktor eksternal. Yaitu akibat krisis yang melanda Turki dan Argentina. Sialnya, Indonesia masih masuk dalam kategori negara berkembang yang memiliki isu pelebaran defisit neraca transaksi berjalan, jadi efek krisis yang terjadi di kedua negara tersebut juga terasa ke Indonesia”.

Dilansir dari laman tirto “Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengatakan bahwa lemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar AS, dipengaruhi neraca perdagangan yang membuat defisit transaksi berjalan (current account deficit/CAD) neraca perdagangan. Hal itu menjadi faktor internal dari pelemahan nilai tukar rupiah.” Sri Mulyani sebagai menteri keungan mengatakan “faktor utama penyebab melemahnya nilai tukar rupiah adalah kebijakan ekonomi pemerintah dan bank sentral AS terkait perbaikan data ketenagakerjaan dan inflasi di Amerika Serikat”.

Lemahnya rupiah di tahun 2018 ini juga berbeda dengan krisis yang terjadi di tahun 1998. Tidak seperti 1998, daya beli masyarakat dan perbandingan penghasilan dengan harga pangan masih stabil. Menurut data yang dihimpun Liputan 6, berikut beberapa perbedaan tersebut

Dari sisi nilai tukar :
Pada 17 Juni 1998 1USD bernilai Rp 16.650
Pada 4 September 2018 bernilai RP 14.935

Pada 1998 terjadi pelemahan sangat signifikan dari 1USD sama dengan sekitar Rp 2.000 menjadi sekitar Rp 16.650 atau naik 732,5%.
Pada 2018 pelemahan terjadi dari 1USD sama dengan sekitar Rp 13.288 menjadi Rp 14.844 atau naik 11,7%.
Hal inilah yang menjadikan harga kebutuhan meningkat drastis hingga berada diluar daya beli masyarakat.

Dari sisi UMP (Upah Minimum Provinsi) :
Pada 1998 = Rp 150.900 atau sama dengan sekitar 9USD
Pada 2018 = Rp 2.260.225 atau sama dengan sekitar 151USD
Terlihat sekali perbedaan nilai penghasilan baik dalam bentuk Rupiah ataupun Dollar.

Dari sisi harga pangan beras berkualitas medium :
Pada 1998 = Rp 2.800/Kg dengan UMP pada 1998 maka bisa mendapatkan sekitar 53Kg beras.
Pada 2018 = Rp 9.500 – 13.450/Kg dengan UMP pada 2018 dan mengacu HET (harga eceran tertinggi) maka bisa mendapatkan sekitar 168Kg beras.
Hal ini menunjukkan kalau daya beli masyarakat masih berada dalam batas wajar.

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia pada 2018 juga lebih baik dibandingkan pada tahun 1998.
Pada 1998 pertumbuhan ekonomi berada di angka -13,01%
Pada 2018 triwulan II pertumbuhan ekonomi berada di angkat 5,27%
Pertumbuhan ekonomi Indonesia bahkan berada diatas negara tetangga yaitu Malaysia (4,6%) dan Singapore (2.5%) *data adb.org.

Sepatutnya masyarakat tidak perlu khawatir dan melakukan hal-hal yang tidak sepatutnya dilakukan, seperti menyebarkan hoax efek dari menguatnya dollar dan mengkaitkannya dengan politik. Pemerintah sedang berusaha keras untuk dapat membuat rupiah kembali menguat dari berbagai sektor. Berikut beberapa upaya yang dilakukan pemerintah.

  1. Menaikkan suku bunga

Langkah awal ini diharapkan memperkuat nilai tukar rupiah terhadap dollar AS dan dari pemerintah akan menjaga disiplin APBN. Tujuan akhir kebijakan moneter adalah menjaga dan memelihara kestabilan nilai rupiah yang salah satunya tercermin dari tingkat inflasi yang rendah dan stabil. Untuk mencapai tujuan itu Bank Indonesia menetapkan suku bunga kebijakan BI 7DRR sebagai instrumen kebijakan utama untuk mempengaruhi aktivitas kegiatan perekonomian dengan tujuan akhir pencapaian inflasi. Namun jalur atau transmisi dari keputusan BI 7DRR sampai dengan pencapaian sasaran inflasi tersebut sangat kompleks dan memerlukan waktu (time lag).

  1. Pemerintah menunda proyek infrastruktur yang berbahan baku impor.

Target dan jadwal operasional pembangkit listrik sebanyak 15.200 Megawatt diundur. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan memaparkan 15.200 MW proyek listrik yang ditunda ini merupakan bagian dari 35.000 MW yang digagas oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo dan dijalankan oleh PT PLN (Persero). Proyek 15.200 MW ini pada mulnya diharapkan bisa selesai di 2019, namun kini ditunda sampai ke 2021 bahkan 2026 sesuai dengan permintaan kelistrikan. Mundurnya target operasional ini sekaligus untuk menyesuaikan pertumbuhan konsumsi listrik yang di kuartal II kemarin hanya sebesar 4,7%.

Dalam rapat terbatas di Istana pertengahan Agustus lalu, Presiden Joko Widodo memang memerintahkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) besar untuk meningkatkan komponen dalam negeri. Hal ini dimaksudkan untuk menyelamatkan rupiah yang berada dalam tekanan besar. Dari upaya peningkatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) maka dapat dilakukan penghematan sekitar 2 miliar hinga 3 miiar dollar AS.

  1. Program Biodiesel B20 untuk menekan impor solar.

Mulai 1 September 2018, setiap SPBU wajib salurkan bensin solar dengan campuran minyak sawit sebanyak 20% ke pengguna kendaraan.

Menko Bidang Perekonomian Darmin Nasution menjelaskan kebijakan ini dijalankan guna mendorong ekspor dan memperlambat impor untuk menyehatkan nerara pembiayaan dan mengurangi defisit transaksi berjalan. Ada beberapa kebijakan yang direncanakan, salah satunya adalah penerapan B20. “Begitu kita mulai akan ada penghematan karena diesel atau solarnya dicampur minyak CPO. Berarti berkurang kebutuhan solarnya,” kata Darmin.

Darmin yakin kebijakan ini bisa berbuah cepat bagi negara, terutama untuk penyelamatan devisa. Sementara kebijakan lain membutuhkan proses agak lama, seperti penggenjotan industri pariwisata. Berdasar hitungan Kementerian ESDM jika kebijakan berlaku efektif per 1 September nanti, maka penghematan yang bisa didapat negara untuk sementara adalah US$1,1 miliar atau Rp 15,8 triliun.

  1. Sri Mulyani juga merilis satu kebijakan lagi yaitu menetapkan kenaikan pajak penghasilan (PPh) Pasal 22 terkait dengan kegiatan impor barang konsumsi.

Berdasarkan situs pajak.go.id, PPh Pasal 22 dipungut dari:

  1. Bendahara Pemerintah Pusat/Daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya, berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang.
  2. Badan-badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain.
  3. Wajib pajak badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah.

Masyarkat juga diminta untuk membantu pemerintah dengan cara

  1. Membeli produk lokal dan buatan dalam negeri
  2. Menunda membeli handphone dan barang elektronik
  3. Menukar dollar ke rupiah
  4. Menunda jalan-jalan keluar negri
  5. Menggunakan transportasi public

Disisi lain, dengan menguatnya dollar AS ada beberapa saham yang ikut mengalami penguatan harga seperti PT. Indofood Sukses Makmur Tbk, PT Astra Internasional Tbk, PT Bank Negara Indonesia Tbk, PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. Kemudian beberapa sektor industri seperti Ekspor : tambang, furniture dan pemandu wisata juga mengalami keuntungan.

Penulis : Nahdamar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *