Pembagian Sertifikat Tanah Gratis Tahun 2018 Melampaui Target, Layak di Apresiasi

Nusantararesearch – Pembagian sertifikat tanah gratis untuk masyarakat selama tahun 2018 melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) telah berhasil melampaui target. Presiden RI Jokowi mengatakan bahwa lebih dari sembilan juta sertifikat tanah yang terbit sepanjang tahun 2018. Hal tersebut merupakan sebuah pencapaian bagus bagi pemerintah.

“Lebih dari sembilan juta lembar sertifikat tanah terbit sepanjang tahun 2018. Jumlah tersebut jau diatas target pembagian sertifikat hak atas tanah yang dipatok oleh pemerintah pada awal tahun dan tahun-tahun sebelumnya” ungkap Jokowi.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Sofyan Djalil juga mengatakan bahwa pencapaian pembagian sertifikat tanah dalam program yang dicanangkan pemerintah berhasil meningkat seiring bertambahnya tahun.

“Tahun 2018 ATR awalnya memiliki target 7,5 juta sertifikat. Namun, karena berbagai penyelesaian soal administrasi pertanahan yang bagus, jumlah tanah yang sudah tersertifikasi mencapai 9 juta lebih sertifikat. Selama program bagi-bagi sertifikat gratis, Kementerian ATR/BPN sudah membagikan sekitar 16,9 juta sertifikat tanah kepada masyarakat. Rinciannya, pada 2015 sebanyak 967.490 sertifikat, 2016 sebanyak 1.168.095 sertifikat, 2017 sebanyak 5,4 juta sertifikat dan di tahun 2018 sebanyak 9,4 sertifikat” ujar Sofyan.

Selain PTSL, pemerintah juga meluncurkan program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) yang didukung oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Program TORA diharapkan dapat memberikan kepastian hukum atas penguasaan tanah oleh masyarakat di dalam kawasan hutan. Selain itu, TORA dapat menjadi solusi untuk menyelesaikan sengketa dan konflik dalam kawasan hutan. Melalui kedua program tersebut, pemerintah dapat membantu masyarakat untuk mendapatkan kepastian hukum akan kepemilikan tanah sehingga dapat meminimalisir konflik sengketa lahan, mengingat permasalahan ini masih sering menjadi sumber persoalan antar masyarakat maupun antar pihak di berbagai wilayah di Indonesia. Program ini juga memudahkan masyarakat dalam administrasi terkait usaha, bisnis, dan lain sebagainya sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah menyatakan bahwa pada tahun 2018 masih terdapat 80 juta tanah yang belum tersertifikasi, sehingga target yang harus dicapai pemerintah tiap tahunnya perlu mengalami peningkatan agar setiap masyarakat dapat segera mendapatkan kepastian hukum terkait pertanahan secara merata demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat Indonesia. Program yang sudah berjalan dengan baik ini harus terus menerus dilaksanakan dengan penuh pengawasan dan koordinasi untuk menghindari hal-hal yang justru menghambat atau memperlambat jalannya program.

Pembagian sertifikat tanah gratis sangat menguntungkan bagi masyarakat, selain mampu menciptakan bukti secara hukum sah atas kepemilikan tanah, sertifikat tersebut dapat digunakan masyarakat dalam pengajuan pinjaman ke bank untuk modal usaha dan kebutuhan penting lainnya. Namun, pemerintah harus tetap berkoordinasi dalam mengawasi jangan sampai masyarakat memanfaatkan sertifikat tersebut untuk hal-hal yang tidak penting yang nantinya justru akan menimbulkan masalah baru. Koordinasi dan pengawasan sebaiknya dilakukan untuk memastikan sertifkat digunakan sebagaimana mestinya.

Penulis : Dhona & Mutia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *