Polemik Permendagri Nomer 60 Terkait Batas Wilayah Sulbar-Sulteng Temui Titik Terang

Nusantararesearch.com – Pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akhirnya menunda pemberlakuan Permendagri 60 tahun 2018 yang mengatur batas wilayah Sulawesi Barat (Sulbar) dan Sulawesi Tengah (Sulteng). Dua provinsi bersinggungan di Kab. Pasangkayu, Sulbar dan Kab. Donggala, Sulteng.

Sejak diterbitkan, Sulbar langsung melayangkan protes. Penetapannya merugikan provinsi ke-33 ini, sebab hanya melibatkan satu pihak. Setidaknya dua kali rombongan Sulbar menyambangi Kemendagri. Pertemuan kedua pada 22 Januari 2019 lalu. Perwakilan Pemprov Sulbar dan Pemkab Pasangkayu diterima langsung oleh Sekjend Mendagri Hadi Prabowo.

Hasil dari pertemuan tersebut, Kemendagri menerbitkan surat bernomor 136/723/SJ, tertanggal 31 Januari 2019. Surat ini menegaskan bahwa Permendagri 60 ditunda pemberlakuannya. Salah satu mediator pertemuan, Lukman Said yang juga Ketua DPRD Pasangkayu menjelaskan keputusan terbaru dari Kemendagri terkait batas wilayah tersebut, masih bersifat sementara. Ditundanya pemberlakuan Permendagri juga dianggap oleh Lukman sebagai angin segar bagi masyarakat jelang Pemilu 2019.

Lukman juga berharap, Gubernur Sulbar dan Gubernur Sulteng agar mengimbau warga masing-masing yang bermukim disekitar batas wilayah untuk menahan diri, tidak terpancing isu-isu provokatif yang selama ini sempat berkembang. Adapun beberapa poin dalam edaran Kemendagri tersebut, antara lain merujuk surat Gubernur Sulbar Nomor: 2100/5515/SET tertanggal 19 November 2018 perihal peninjauan kembali Permendagri 60 tahun 2018 dan hasil audiensi jajaran Pemerintah Sulbar pada hari Selasa 22 Januari 2019.

Dalam edaran tersebut juga menekankan bahwa demi menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat jelang Pemilu, sambil menunggu dilakukan kajian/pembahasan menyeluruh terhadap Permendagri 60 tahun 2018 secara bersama-sama, melibatkan kedua Kabupaten dan kedua Provinsi. Selain itu, kedua Pemprov diminta menyampaikan kepada kedua Pemerintah Kabupaten agar tidak melakukan kegiatan pemasangan pilar hingga akhir bulan April 2019, sebagaimana lampiran Permendagri nomor 141 tahun 2017 bagian A angka 1 huruf (d) yang menyebutkan bahwa pemasangan pilar dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak, serta dituangkan dalam berita acara kesepakatan dan dilaporkan kepada Menteri melalui Gubernur.

Asisten I Bidang Pemerintahan Pemprov Sulbar, Muh. Natsir membenarkan adanya kebijakan penundaan pemberlakuan Permendagri 60. Dengan adanya penundaan pemberlakuan Permendagri tersebut akan mengurangi kekhawatiran Komisi Pemilihan Umum (KPU) soal potensi Daftar Pemilih Tetap (DPT) ganda yang masuk dalam dua desa ditapal batas yang dipermasalahkan tersebut. (RCW)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *