Polemik Lubang Galian Bekas Tambang

Pertambangan merupakan salah satu sumber pendapatan yang cukup besar bagi suatu daerah seperti daerah Kalimantan yang kaya akan Batubaranya, Papua yang terkenal dengan emasnya dan Sulawesi yang kaya akan Nikel serta Aspal. Banyak Perusahaan baik BUMN maupun Swasta, berkontribusi besar dalam hal eksplorasi hasil bumi dari pertambangan, namun dampak yang mereka lakukan atas kegiatan eksplorasi yang tidak bertanggungjawab juga menjadi sorotan. Pertambangan tidak hanya mengubah ekosistem alam menjadi tidak layak untuk ditinggali, namun juga membuat alam berbalik memberikan peringatan kepada kita dalam bentuk bencana alam seperti banjir dan tanah longsor.

Bumi Anoa sangat terkenal dengan Pertambangan Nikelnya. Namun tidak heran kita melihat di media bahwa dari sekian banyaknya tambang, masih saja terdapat perusahaan tambang yang belum memiliki izin yang lengkap. Hal ini tentu saja patut dipertanyakan, apabila mereka belum memiliki izin yang sah, berarti kegiatan pertambangan yang mereka lakukan juga akan membahayakan bagi perusahaan dan lingkungan karena secara hukum mereka dianggap belum sah melakukan kegiatan eksplorasi.

Gubernur Sulawesi Tenggara , Ali Mazi , baru-baru ini melakukan pemberhentian terhadap 27 Perusahaan Tambang bermasalah di Sultra. Tambang-tambang tersebut belum memiliki kelengkapan administrasi dan teknis seperti kelengkapan KTT, tidak ber RKAB serta ada yang belum memiliki izin lingkungan. Belum lagi sangat minim perusahaan yang melakukan Reklamasi Galian Bekas Tambang. Tujuan Reklamasi tersebut adalah untuk membuat lingkungan eksplorasi menjadi layak kembali untuk dijadikan ekosistem.

Mantan Direktur WALHI Periode 2014-2018 pun menanggapi serius hal ini. Persentase perusahaan yang melakukan kegiatan reklamasi pun sangatlah kecil, bahkan mungkin kurang dari 10 perusahaan. Padahal itu merupakan sebuah kewajiban perusahaan karena telah mengeksploitasi hasil bumi dalam bentuk apapun. Hal ini tentu akan sangat berbahaya di musim-musim penghujan karena dapat menimbulkan longsor dan banjir. Bukan hanya pertambangan, perkebunan kelapa sawit juga harus mengambil sikap.

 

Pria yang kini menjadi anggota nasional konsorsium pembaruan agrarian (KPA) ini menegaskan bahwa reklamasi yang dilakukan di daerah perairan laut juga dapat mengganggu masyarakat dalam mencari nafkah yang mayoritas daerah pinggiran berprofesi sebagai nelayan. Terdapat reklamasi laut yang sebenarnya dirasa tidak perlu namun tetap dilakukan baik oleh Pemda maupun Badan Usaha Lainnya. Reklamasi laut tentu akan menyebabkan perairan laut menjadi lebih dangkal sehingga ikan akan lebih sulit di dapat di daerah pinggiran. Sementara ekosistem alami ikan adalah terumbu karang yang kebanyakan berada di daerah pesisir laut.

(JS)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *