Tujuh Lahan Transmigrasi di Sulawesi Utara Memasuki Tahap Inventarisasi Pemilikan Lahan (IPL)

Unit Pemukiman Transmigrasi Suhuyon Kab Mitra

Transmigrasi merupakan salah satu solusi bagi peningkatan serta pemerataan kesejahteraan hidup di masyarakat karena dengan transmigrasi masyarakat diberikan lahan pemukiman dan lahan usaha untuk meningkatkan taraf hidup. Penyelenggaraan transmigrasi dilaksanakan oleh pemerintah pusat bekerjasama dengan pemerintah daerah, transmigrasi yang diselenggarakan oleh pemerintah ini disebut Transmigrasi Umum.

Di Provinsi Sulut, terdapat sebanyak 24 kawasan transmigrasi tersebar di sepuluh kabupaten/kota. Namun dari 24 kawasan tersebut, tinggal tiga daerah transmigrasi yang masih menjadi binaan Pemprov Sulut. Setelah melewati masa pembinaan 5 tahun, daerah akan lepas dari binaan pemprov akan berubah kewenangan ke pemerintah kabupaten/kota setempat.

Tahun 2019 Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut) akan mengusulkan penerbitan Sertifikat Hak Milik atas tanah (SHM) kepada ATR BPN pada lahan yang kini memasuki tahapan Inventarisasi Pemilikan Lahan (IPL). Tahapan IPL ini dilaksanakan untuk memastikan apakah lahan yang ditempati para transmigran sesuai dengan pihak pemilik pertama atau bukan sehingga sertifikat nantinya akan dapat diterbitkan.

Lahan yang memasuki tahapan IPL pada tahun 2019 akan diajukan penerbitan sertifikatnya, lahan tersebut tersebar di tiga Kab/Kota di Sulut, antara lain:

  1. Kota Bitung (Transmigrasi Swakarsa Mandiri), Wangurer dengan jumlah lahan masing-masing KK sebesar 9 x 12 m untuk lahan pekarangan ditempati oleh 150 Kepala Keluarga pada tahun 2003. Danowudu dengan jumlah lahan masing-masing KK sebesar 9 x 12 m untuk lahan pekarangan, ditempati oleh 200 Kepala Keluarga pada tahun 2003
  2. Kabupaten Minahasa Utara (Minut) yakni Serey/Sangkilang, dengan jumlah lahan masing-masing KK sebesar 9 x 12 m untuk lahan pekarangan, ditempati oleh 252 Kepala Keluarga pada tahun 2001
  3. Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra), Pisa dengan jumlah lahan masing-masing KK seluas +- 1 hektar dengan rincian 25 persen lahan dipergunakan untuk lahan pekarangan dan 75 persennya dipergunakan sebagai lahan usaha, ditempati oleh 75 Kepala Keluarga pada tahun 2002. Lowatag dengan jumlah lahan masing-masing KK seluas +- 1 hektar dengan rincian 25 persen lahan dipergunakan untuk lahan pekarangan dan 75 persennya dipergunakan sebagai lahan usaha ditempati oleh 50 Kepala Keluarga pada tahun 2002, Betelen dengan jumlah lahan masing-masing KK seluas +- 1 hektar dengan rincian 25 persen lahan dipergunakan untuk lahan pekarangan dan 75 persennya dipergunakan sebagai lahan usaha ditempati oleh 100 Kepala Keluarga pada tahun 2002, Suhuyon, dengan jumlah lahan masing-masing KK seluas +- 1 hektar dengan rincian 25 persen lahan dipergunakan untuk lahan pekarangan dan 75 persennya dipergunakan sebagai lahan usaha ditempati oleh 75 Kepala Keluarga pada tahun 2002.

Pada tahun 2018, telah dilakukan Inventariasi kepemilikan Lahan (IPL) di Unit Pemukiman Transmigrasi di Wioi Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) dan Kabupaten Minahasa Selatan di Unit Pemukiman Transmigrasi Liandok. UPT Liandok tersebut juga baru lepas menjadi daerah binaan karena sudah melewati 5 tahun masa pembinaan. Di Sulut, daerah Binaan lainnya yang belum dilepas yaitu Lokasi Pemukiman Transmigrasi Motongkad Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan Unit Pemukiman Transmigrasi Wioi Kabupaten Minahasa Tenggara.

Kepala Bidang Ketransmigrasian DIsnakertans Sulut (Imanuel P. Manakahap) memberikan penjelasan, selama ini banyak masyarakat yang belum paham akan aturan terkait penjualan lahan transmigrasi. “Lahan transmigrasi tidak dapat dijual kecuali telah dimiliki selama 15 tahun sejak lepas dari daerah binaan dan telah memiliki Sertifikat Hak Milik. Pihaknya menambahkan, “total waktu sebenarnya adalah 20 tahun, karena 5 tahun adalah masa pembinaan bagi para transmigran hal ini yang sering menjadi permasalahan di masyarakat.”

Dasar dalam pelepasan daerah binaan yaitu UU No 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian pasal 34 ayat 1 bahwa setelah mencapai sasaran pembangunan yang ditetapkan atau selambat-lambatnya lima tahun sejak penempatan transmigran, pembinaan permukiman transmigrasi diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Selain faktor waktu yang telah melewati masa tahapan lima tahun, dilihat pula kemampuan masyarakat apakah sudah bisa untuk berdikari atau belum. Apabila memang belum bisa, masa penambahan dapat ditambah sesuai dengan kemampuan transmigran untuk mandiri. Survei ini dilakukan oleh pihak kementerian didampingi dengan pemerintah daerah (nrn).

Kepala Bidang Ketransmigrasian Disnakertans Sulut (Imanuel P. Manakahap)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *