Aksi Diawal Pelantikan Presiden 2019

Yogyakarta – Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilh 2019 disikapi Front Perjuangan Rakyat (FPR) Daerah Istimewa Yogyakarta dengan kegiatan Aksi, Minggu (20/10/2019) pagi. Aksi yang dilaksanakan di Bunderan UGM ini sebagai respon cepat FPR terhadap pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2019-2024. Respon cepat ini bermaksud untuk mengevaluasi periode pertama Pemerintahan Presiden Joko Widodo bersama Wakillnya Jusuf Kalla. Yang dimana Rezim Jokowi masih memiliki banyak Pekerjaan Rumah (PR) pada periode pertamanya.

Erlangga, Koordinator Umum Front Perjuangan Rakyat (FPR) Yogyakarta mengatakan.
“aksi kali ini untuk merespon pelantikan Presiden dan Wakil Presiden baru, dan juga mengevaluasi periode pertama pemerintahan rezim Jokowi yang pertama yang jelas terbukti gagal memajukan kehidupan rakyat menjadi baik” jelas Ana Kronolog FPR.
“tidak ada pilihan lain bagi gerakan rakyat di Indonesia untuk terus memperkuat persatuannya, untuk memperhebat lagi perlawanan-perlawanannya ” lanjut.

Dia menambahkan bahwa momentum tersebut ada banyak tuntutan rakyat yang belum dipenuhi oleh rezim Jokowi hingga saat ini yang akhirnya dikampanyekan kembali oleh FPR, sekaligus menilai bahwa rezim Jokowi telah gagal pada periode pertamanya.

Dalam Press Realesnya yang dibagikan FPR menilai bahwa, rezim Jokowi sangat mewakili elite penguasa yang terus menindas rakyatnya. Bahkan pada periode pertamanya rezim Jokowi telah gagal melindungi kemanusiaan, gagal membawa rasa keadilan, dan gagal menjamin kesejahteraan bagi rakyat.

FPR juga membawa 11 tuntutan yang harus dipenuhi rezim Jokowi di Periode keduanya, tuntutan – tuntutan tersebut, sebagai berikut :
1. Presiden harus bertanggung jawab atas kebakaran hutan dan kabut asap di Kalimantan dan Sumatera. Berikan jaminan kesehatan usaha perusahaan perkebunan pembakar hutan.
2. Tarik seluruh militer dari tanah Papua, buka akses bagi jurnalis independent di Papua, dan penuhi hak menentukan nasib sendiri bagi bangsa Papua.
3. Bebaskan seluruh aktivis pro demokrasi, hentikan represifitas dan kriminalisasi terhadap rakyat yang memperjuangkan haknya, dan adili seluruh pelanggar HAM.
4. Batalkan seluruh undang-undang dan rencana undang-undang yang anti-rakyat : RUU Pertanahan, RUU Ketenagakerjaan, RKUHP, RUU KPK, UU Budidaya Pertanian Berkelanjutan, dan UU Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
5. Sahkan RUU Pekerja Rumah Tangga, dan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.
6. Batalkan rencana kenaikan BPJS dan tarif dasar listrik.
7. Penuhi hak demokratis pada pelajar, penuhi hak atas Pendidikan secara gratis, selenggarakan Pendidikan yang berpihak pada rakyat, penuhi hak kesejahteraan bagi guru honorer, dan hapuskan seluruh peraturan yang melanggengkan komersialisasi dan liberalisasi Pendidikan.
8. Hapus system outsourching dan politik upahmurah, serta cabut PP 78 tahun 2015 tentang Pengupahan.
9. Hentikan politik pecah belah pemerintah terhadap Gerakan rakyat.
10. Hentikan segala bentuk perampasan dan monopoli tanah, lalu laksanakan reforma agraria sejati yang berpihak pada seluruh buruh tani dan tani miskin.
11. Bangun industri nasional yang berdaulat dan berdasarkan kebutuhan riil rakyat.

Sementara itu, Sekretaris Umum HMI FH Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Sandi Adi Pristantyo, menjelaskan pemerintahan Jokowi – Jusuf Kalla telah gagal dalam menyelesaikan konflik ketimpangan ekonomi hingga sosial.

Sandi menegaskan bahwa mereka tetap akan berpihak kepada rakyat dan menolak segala bentuk kebijakan yang tidak pro terhadap rakyat. Ia juga menyinggung 74 paket kebijakan revisi undang-undang yang disiapkan Jokowi lebih mendukung kepentingan asing dan tidak berpihak kepada rakyat. (TOM)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *