Aliansi Masyarakat Cinta Damai Melakukan Aksi Damai Di Depan Gedung DPRD Jawa Barat

Aliansi Masyarakat Cinta Damai bersama Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GNBI) melaksanakan aksi damai di depan Gedung DPRD Jawa Barat, Senin 09 Maret 2020. Aksi yang dilaksanakan sejak pukul 09.00 WIB tersebut diikuti ratusan orang dari berbagai lapisan masyarakat.

Dalam aksi tersebut, Aliansi Masyarakat Cinta Damai, mengkampanyekan nilai-nilai persatuan yang dilandasi dengan Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika. Dalam aksi tersebut beberapa peserta aksi membentangkan spanduk dan membagikan pamflet kepada para pengguna jalan.

Mario Mathew, salah satu penggagas Aliansi Masyarakat Cinta Damai mengatakan bahwa aksi tersebut dilaksanakan dalam rangka menyampaikan pesan perdamaian kepada seluruh masyarakat serta meminimalisir adanya perpecahan antara masyarakat.

“Sangat ditakutkan adanya upaya memecah belah masyarakat Indonesia yang multikultural. Untuk itu, setiap warga negara Indonesia wajib untuk membentengi diri agar tidak mudah terpengaruh oleh oknum yang hendak memecah belah Indonesia”, tuturnya.

“Pelaksanaan aksi di Gedung DPRD Jawa Barat bertujuan untuk menyampaikan pesan bahwa Masyarakat berdiri bersama perwakilan masyarakat di sistem pemerintahan dalam rangka menguatkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbagsa dan bernegara”, lanjutnya.

Dalam aksi tersebut, Aliansi Masyarakat Cinta Damai bersama GNBI menyampaikan aspirasi antara lain :
1. Menolak berbagai organisasi dan gerakan-gerakan yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan Kebhinnekaan seperti gerakan radikal, intoleran, dan terorisme berkembang di Indonesia.
2. Bertekad menjadikan serta mengamalkan nilai-nilai Pancasila, Undang- undang Dasar Republik Indonesia 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai pedoman kehidupan dalam berbangsa dan bernegara.
3. Berjuang mengembangkan nilai-nilai ajaran keagaman yang moderat, toleran, menghargai kemajemukan realitas budaya dan bangsa.
4. Mendukung pemerintah dalam upaya penegakan hukum dan pembubaran organisasi, pergerakan serta paham-paham radikalisme yang secara nyata bertentangan dengan Empat Konsensus Nasional yaitu Pancasila, Undang – Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

 

-SM-

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *