DPD KNPI Jateng : RUU Ciptaker Jangan Diplintir secara Politis, Jangan Dilihat Pengusaha Versus Buruh

Semarang – Merespon Pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja, Ketua DPD KNPI Jawa Tengah, Tino Indro Wardono mengatakan bahwa tujuan baik ada RUU jangan sampai diplintir secara politik kekuasaan. “Obyektifitas kita harus ada. Karena Pemerintah ingin buruh atau masyarakat jadi pengusaha,” katanya.

Hal ini dikatakan Tino dalam Diskusi Publik Online yang diadakan oleh Jaringan Santri Semarang dengan tema “RUU Omnibus Law, Perang Dagang dan Kemandirian Bangsa.” Kamis, 30 April 2020.

Salah satu fokus dari omnibus law, adalah untuk menciptakan pekerjaan bagi 7 juta penganggur yang ada. Omnibus law diyakini berdampak positif bagi pengembangan properti. Ia mengatakan “Pengembang berharap agar rencana pemerintah menerbitkan UU Omnibus law bisa memberi dampak positif terhadap kinerja sektor properti pada 2020.”

“Niat RUU ini baik. Pak Jokowi terbuka terhadap jaringan buruh atau serikut buruh. Itu dibuktikan beberapa kali presiden menemui mereka. Dan endingnya kemaren DPR menyampaikan ke Pemerintah untuk mempeding kluster tenaga kerja,” tambahnya.

“Saya kira pemerintah Tahu, apa yang diinginkan masyarakat. Permasalahan investasi di setiap instansi i daerah di berbeda. Kebijakan Pemda itu sangat penting. Dan Pemerintah pusat juga harus melihat ini. Jangan sampai ini dilihat sebagai Pengusaha versus Buruh,” tambahnya.

Sebetulnya pengusaha UMKM itu dominan untuk bisa mendapatkan peluang tenaga kerja-tenaga kerja baru. Harus seimbang antara Buruh dengan Investor. RUU bisa berjalan tetapi dengan memperhatikan investasi. Jangan sampai niatnya baik, tapi tidak seimbang.

Ia lebih melihat bagaimana padangan dari kalangan yang setuju. Tino menjelaskan bahwa Indonesia memang sedang dilanda over-regulasi. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) mencatat, pada masa pemerintahan Jokowi hingga November 2019,telah terbit 10.180 regulasi. Rinciannya, 131 undang-undang, 526 peraturan pemerintah, 839 peraturan presiden, dan 8.684 peraturan menteri.

Data inilah, lanjutnya, yang menjadi salah satu pertimbangan setuju dengan omnibus law. Omnibus law mendorong upaya perkuat perekonomian nasional melalui penciptaan lapangan kerja dan pemberian fasilitas perpajakan. Salah satu sisi positif dari tujuan RUU Omnibus Law tersebut adalah untuk menciptakan lapangan kerja bagi para pengangguran. “Jadi kalau saya melihat, Investasi memang penting. Tujuannya lapangan kerja,” katanya.

“Pemuda Indonesia saya rasa bisa untuk bersaing. Semoga RUU Omnibus Law yang tujuannya mendongkrak ekonomi ini kita usahakan bersama. Yang penting tujuannya untuk kepentingan masyarakat. Ayo kita sama-sama membuat RUU menjadi solusi untuk semuanya,” pungkas Tino.

Narasumber lain yang juga turut berpartisipasi antara lain Robi Sugara, M.Sc (Pengamat Politik), Mohammad Yayan Royani, MH (Akademisi UIN Walisongo Semarang), Dr. Rumadi Ahmad (Ketua LAKPESDAM PBNU), dan A. Khoirul Anam (Wartawan senior Nu Online/Akademisi UNUSIA Jakarta).

Senada dengan Tino, pengamat politik Robi Sugara mengatakan “Saya masih memandang positif tentang RUU ini. Tapi jangan sampai anti kritik. Poinnya, sekarang para santri mahasiswa harus mulai mengkaji kebijakan pemerintah. Saya kira kedepan, penting mengajak santri dan mahasiswanya membaca naskah RUU dan mengkaji.”

Ia menambahkan, Regulasi ini sebenarnya bukan hal buruk. “Yang penting pemerintah bisa mengakomodir keresahan masyarakat dan buruh khususnya,” ujarnya.

Optimisme yang sama juga disampaikan Andika, salah satu peserta diskusi dari UIN Semarang. Ia mengatakan “RUU ini saya kira harus menjadi entri poin agar benar-benar diarahkan untuk membangun kemandirian bangsa yang berdaya saing, daya guna dan tentu melindungi warga negara. Pointnya adalah bagaimana RUU ini dapat memjadi sabuk pengaman yang diberikan negara dalam menjamin kreativitas dan peningkatan skill warga negara.”

Ia melanjutkan “Situasi Perang dagang yang disampaikan Pak Robi Sugara dan masalah keberpihakan antara pengusaha dan buruh, saya kira perlu ditempatkan secara tepat agar tujuan RUU ini tidak menjadi ruang baru area kontestasi.”

“Justru kemandirian bangsa dalam konteks ketahanan ekonomi harus dijalankan secara sinergis agar negara tidak menjadi negara importir karena negara lain lebih produktif dan kreatif.”

Kemandirian bangsa tidak bisa dipisahkan dari ketentuan atau peraturan yang berlaku dalam perang dagang. Dalalm konteks ini, RUU Omnibus Law Cipta Keraja, harusnya menjadi entri poin agar benar-benar diarahkan untuk membangun kemandirian bangsa yang berdaya saing, daya guna dan tentu melindungi warga Negara. (Aditia Wibisono)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *