Jika Disahkan, RUU Omnibus Law Bisa Percepat Sertifikasi Produk Halal

Apakah RUU Omnibus Law nanti akan merubah UU Jaminan Produk Halal No. 33 tahun 2014 ? Pertanyaan ini dilontarkan oleh salah satu peserta Diskusi Publik Online “Menakar RUU Omnibus Law untuk Kemaslahatan Ummat & Kesejahteraan Rakyat” yang diadakan Jaringan Santri Surabaya, 25 April 2020.

Prof. Dr. MN. Harisuddin sebagai Narasumber menjawab bahwa NKRI kita sudah Syari’ah karena banyak produk UU yang mengakomodir hukum Islam. “Kita buka negara Islam tetapi negara melindungi kebebasan beragama orang Islam sedemikian rupa,” katanya.

Sehingga ada UU Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, UU Pengelolaan Zakat tahun 1998, Wakaf, Perbankan Syari’ah, bahkan ada UU Jaminan Produk Halal yang dikeluarkan
pada tahuh 2014. “Yang terakhir ini alhamdulillah sudah di dok, tapi pada tahap implementasinya masih belum,” tandasnya.

Omnibuslaw jika diterapkan maka UU yang ada sebelumnya tidak berlaku lagi. Dekan Fak. Syariah Jember ini mengatakan ”Saya belum melihat ada indikasi yang tadi dikhawatirkan, yaitu menghilangkan UU Jaminan Prodak Halal. Secara detail saya belum melihat indikasi itu.”

Kalau misalnya ada diktum dalam UU ini yang menghilangkan kebebasan umat Islam untuk menjalankan agamanya dengan baik, kita nanti bisa uji Yudisial Review di Mahkamah Konstitusi bahwa ini sudah tidak melindungi kebebasan beragama rakyat Indonesia.

“Jadi intinya jangan khawatir, saya tidak melihat indikasi itu baik ancaman menghilangkan Perda Syariah atau UU Produk Halal.”

Senada dengan Prof Harisudin, Ah. Khoirul Anam menambahkan “Jika terkait dengan UU Praduk Halal di draft itu, justru malah mempermudah proses perizinan. Karena tidak hanya bergantung pada MUI. Nanti ormas-ormas Islam yang berbadan hukum seperti NU, Muhammadiyah dan yang lain bisa ikut terlibat dalam proses ini. Secara teknis, justru malah lebih cepat.”

Jadi kekhawatiran masyarakat bahwa RUU ini akan menghapuskan UU No. 3 tahun 2014 itu ternyata tidak benar. “Silakan nanti bisa dicek draftnya dengan detail terkait dengan Halal,” tandasnya.

Doktor Hukum Islam Pascasarjana UIN Jakarta ini mengatakan “RUU ini bukan menghapuskan UU Jaminan Produk Halal tapi mempercepat sertifikasi praduk halal. Tidak hanya melalui Kemenag dan MUI tapi juga dari situ bisa didistribusikan ke Pemerintah sehingga prosesnya lebih cepat.”

Narasumber yang juga bergabung dalam Diskusi ini antara lain H. Ahmad Firdausi, M.Fil.I., (Akademisi UIN Sunan Ampel Surabaya) A. Drs. H. Syaiful Bahri Anshori, MP. (Anggota DPR RI Dalil Jawa Timur), dan Ahmad Athoillah M.IP. (Anggota DPRD I Jawa Timur).(Zainul Wafa)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *