RUU Omnibus Law, Anggota Dewan Banten Optimis : Kita Harus Siap Jadi Pengusaha

Banten – RUU Omnibus Law Cipta Kerja adalah upaya kepemerintahan Jokowi dalam melakukan terobosan mengenai kemudahan investasi di Indonesia yang tujuannya tentunya tidak hanya untuk pengusaha tapi juga buruh dan masyarakat Indonesia.

Sebagaimana yang disampaikan oleh
Anggota DPRD I Banten Muhammad Nur Kholis, S.Th.I. bahwa RUU Omnibus Law Ciptaker ini banyak menyorot ketenagakerjaan, dan masalah lingkungan.

“Padahal kita tahu bahwa dari 79 UU, kalau kita lihat 60% nya adalah masalah perizinan,” katanya dalam forum diskusi online bettema : “RUU Omnibus Law Kedaulatan Budaya dan Perlindungan Ekonomi Ummat” oleh Jaringan Santri Banten. Ahad, 26 April 2020.

“Jadi kalau saya semangatnya tadi, jika di awal dibilang ini RUU sapu jagat, harusnya kita optimis. Karena Sapu Jagat ini doanya orang nahdliyyin, wong cilik, yang kepasrahannya sudah tingkat tinggi. Harusnya kita optimis,” katanya menjawab narasumber sebelumnya.

Politisi PKB ini mengatakan “karena dengan adanya RUU ini kita dipaksa untuk menjadi pengusaha. Dan kita harus siap sebagai santri, sebagai mustadzafin naik pangkat menjadi pengusaha.”

Ini penting, karena dari harapan pemerintah, akan muncul setidaknya pengusaha baru. Karena kita lihat di negara berkembang atau maju seperti Malaysia, pengusahanya saja sudah 5 %. Indonesia baru 3,1 %. Singapura sudah 7 %. Padahal idealnya negara maju seperi itu.

Dari ranah positifnya, lanjut Kholis, kita harus dorong masyarakat bawah agar tidak jadi buruh, tapi jadi pengusaha. Dorongam itu sebenarnya sangat kuat. Ini kesempatan untuk terjun menjadi pengusaha.

“Saya tidak mau melihat negatifnya, positifnya kita sebagai masyarakat bawah harus siap untuk menghadapi tantangan RUU ini. Karena dengan dipangkasnya perizinan yang begitu banyak,” tandas Kholis.

Ada 60 UU dipangkas karena tumpang tindih. Tidak hanya itu, di daerah masih banyak pungli. Hal lain misalnya ketika mengurus Amdal saja sampai 2 tahun.

Mengurus perusahaan misalnya harus ngurus TDP, SIUP, domisili, dan butuh modal yang tidak sedikit misalnya satu perusahaan harus punya minimal 25-30 juta. “Nah hari ini tantangan itu dijawab oleh pemerintahan Jokowi misalnya dengan RUU itu bisa mendirikan perusahaan dengan nilai 10 juta,” ujarnya.

Ia menilai, adanya pro kotra ini biasanya muncul karena pembahasan kurang terbuka. Tidak semua orang bisa mengakses draft RUU ini. Kemudian kurangnya pelibatan unsur strategis dalam penyusunannya.

“Niat RUU Ciptaker ini sangat bagus karena targetnya adalah penerimaan 2 juta tenaga kerja baru. Ini luar biasa,” ucap Ketua DPC PKB Kab. Tangerang ini.

Dampak Covid-19, Pembahasan RUU Omnibus Law Harus Tetap Berlanjut

Perlu digaris bawahi, kata Kholis, di masa wabah ini bahwa di Banten itu sudah ribuan perusahaan yang gulung tikar. Ratusan ribu buruh ter PHK. “Ini penting. Menurut saya pembahasan RUU ini harus tetap dilanjut dengan melibatkan stake holder atau unsur strategis yang terdampak,” ujarnya.

“Menurut saya harus segera diundangkan karena bayangkan setelah Covid 19, ada 2 juta sampai 3 juta buruh yang akan terkena PHK dampak Covid-19. Artinya, kalau RUU ini jadi, minimal impas,” tambah Kholis.

Jika RUU Omnibus Law disahkan, ada investasi dengan cepat, tentunya akan membuka lapangan kerja dengan maksimal. Dan ini yang diharapkan.

Kholis menegaskan “Tidak perlu suuzon, setiap pembahasan RUU kita di provinsi selalu melibatkan masyarakat di setiap RUU yang akan kita sahkan.”

Ini pandangan dari anggota dewan, karena kita tidak ikut membahas. Kholis mengaku punya kepentingan dalam RUU ini. Ia beralasan bahwa di Banten itu 14 ribu industri. Di Dapilnya Kabupaten Tangerang ada 6000 industri. Kita di Banten karena tingginya UMP, banyak industri yang bergeser ke Jawa Tengah. Karena UMP Jawa Tengah lebih rendah daripada di Banten.

Menurutnya, Industri banyak, tapi di Banten pengangguran itu tertinggi setelah Jawa Barat. “Ini juga problem tersendiri. Ini problem Indonesia juga. Investasi selama 10 tahun berkurang, bahkan tidak masuk lagi di sektor formil,” pungkasnya.

Diskusi online ini juga dihadiri 3 pembicara lain, yaitu Rahmat Syahid (Aktivis Pengamat Politik), Dr. M. Sofin Sugito, MA. (Akademisi UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten), Dr. Ngatawi Al-Zastrouw (Budayawan/Sosiolog NU), dan A. Khoirul Anam (Dosen UNUSIA) sebagai moderator.

Sementara itu pembicara sebelumnya, Rahmat Syahid mengatakan “Saya masih meyakini ketika dalam pemerintah pak Jokowi mengatakan bahwa kita sederhanakan regulasi, kita buang (peraturan) yang tumpang tindih, kalau mau maju jangan ribet, kalau mau bersih kenapa harus risih.”

“Tujuan baik harus benar-benar terealisasi dalam langkah menjadi kebijakan yang baik juga,” imbuhnya.

Ini momentum dalam menghadapi pendemi ini, lanjut Rahmat, kita tarik sehingga ada ruang untuk kelompok buruh dan ada ruang audiensi kepada kekuatan kelompok politik, dengan partai, sehingga ada pemahaman yang komprehensif. “Kangan sampai ada kesan kejar target,” katanya.

“Saya berharap pada PDIP dan PKB bahwa agar pengawalan RUU ini benar-benar sesuai dengan aspirasi masyarakat tingkat bawah. Baik itu kepentingan keumatan maupun kebudayaan dan kearifan lokal,” pungkas politisi PDIP ini. (Zainul Wafa).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *