RUU Omnibus Law Mengajak Kita Berdaya Saing dan Mandiri

Semarang – Dunia saat ini penuh persaingan, perang dagang juga tidak dapat dihindarkan dan Indonesia tidak mungkin menjadi negara tertutup layaknya Korea Utara. Karena itu, kemandirian bangsa tidak bisa dipisahkan dari ketentuan atau peraturan yang berlaku dalam perang dagang. Dalam konteks ini, RUU Omnibus Law Cipta Kerja, harusnya menjadi entri poin agar benar-benar diarahkan untuk membangun kemandirian bangsa yang berdaya saing, daya guna dan tentu melindungi warga Negara.

Dua poin masalah tersebut menjadi tema yang cukup hangat dalam acara Diskusi Publik Online yang diadakan oleh Jaringan Santri Semarang dengan tema “RUU Omnibus Law, Perang Dagang dan Kemandirian Bangsa.” Kamis, 30 April 2020. Narasumber yang turut berpartisipasi antara lain Robi Sugara, M.Sc (Pengamat Politik), Mohammad Yayan Royani, MH (Akademisi UIN Walisongo Semarang), Dr. Rumadi Ahmad (Ketua LAKPESDAM PBNU), Tino Indro Wardono (Ketua DPD KNPI Jawa Tengah) dan A. Khoirul Anam (Wartawan senior Nu Online/Akademisi UNUSIA Jakarta).
Yayan Royani menjelaskan bahwa Kemandirian menjadi salah satu asas RUU Cipta Kerja. Presiden Joko Widodo menginginkan perekonomian Indonesia yang mandiri, yaitu berdaulat dalam bidang keuangan, energi, pangan, dan pertahanan. Optimalisasi sumberdaya dan produksi secara mandiri.

Rakyat menjadi sumber perekonomian.

Ia mengatakan “Intinya pemerintah ini tujuannya mulia lho, sudah menyiapkan asas-asas bahkan mitigasi resiko. Jadi punya penilaian margin. Tugas kita mengimbangi opini dalam RUU ini, sudah sesuai di lapangan atau tidak?

Tujuan ideal RUU Omnibus Law Cipta Kerja merupakan 1 (satu) paket reformasi mengenai kebijakan penciptaan lapangan pekerjaan yang meliputi 2 (dua) kebijakan utama, yakni: 1) mendorong peningkatan investasi di Indonesia melalui kemudahan berusaha yang lebih ramah investasi, meningkatkan daya saing dan menciptakan lapangan kerja; dan 2) mengembangkan sektor UMK-M termasuk koperasi melalui dukungan riset dan inovasi sehingga UMK-M termasuk koperasi dapat berkembang dan mampu bersaing di dunia usaha. “Intinya tujuannya ekonomi dan lapangan kerja,’ ujarnya.

Jangan Diplintir secara Politis, Jangan Dilihat Pengusaha Versus Buruh

Sementara itu, Ketua DPD KNPI Jawa Tengah, Tino Indro Wardono lebih melihat bagaimana pandangan dari kalangan yang setuju. Ia menjelaskan bahwa Indonesia memang sedang dilanda over-regulasi. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) mencatat, pada masa pemerintahan Jokowi hingga November 2019,telah terbit 10.180 regulasi. Rinciannya, 131 undang-undang, 526 peraturan pemerintah, 839 peraturan presiden, dan 8.684 peraturan menteri.

Data inilah, lanjutnya, yang menjadi salah satu pertimbangan setuju dengan omnibus law. Omnibus law mendorong upaya perkuat perekonomian nasional melalui penciptaan lapangan kerja dan pemberian fasilitas perpajakan. Salah satu sisi positif dari tujuan RUU Omnibus Law tersebut adalah untuk menciptakan lapangan kerja bagi para pengangguran. “Jadi kalau saya melihat, Investasi memang penting. Tujuannya lapangan kerja,” katanya.

Salah satu fokus dari omnibus law, adalah untuk menciptakan pekerjaan bagi 7 juta penganggur yang ada. Omnibus law diyakini berdampak positif bagi pengembangan properti. Ia mengataka “Pengembang berharap agar rencana pemerintah menerbitkan UU Omnibus law bisa memberi dampak positif terhadap kinerja sektor properti pada 2020.”

Tino mengatakan “Niatnya baik. Pak Jokowi terbuka terhadap jaringan buruh atau serikut buruh. Itu dibuktikan beberapa kali presiden menemui mereka. Dan endingnya kemaren DPR menyampaikan ke Pemerintah untuk mempeding kluster tenaga kerja.”

“Saya kira pemerintah tahu, apa yang diinginkan masyarakat. Permasalahan investasi di setiap instansi di daerah di berbeda. Kebijakan Pemda itu sangat penting. Dan Pemerintah pusat juga harus melihat ini. Jangan sampai ini dilihat sebagai Pengusaha versus Buruh,” tambahnya.

Menurut Tino, Obyektifitas kita harus ada. Karena Pemerintah ingin buruh atau masyarakat jadi pengusaha. Sebetulnya pengusaha UMKM itu dominan untuk bisa mendapatkan peluang tenaga kerja-tenaga kerja baru. Harus seimbang antara Buruh dengan Investor. RUU bisa berjalan tetapi dengan memperhatikan investasi. Jangan sampai niatnya baik, tapi tidak seimbang.
“Pemuda Indonesia saya rasa bisa untuk bersaing. Semoga RUU Omnibus Law yang tujuannya mendongkrak ekonomi ini kita usahakan bersama. Yang penting tujuannya untuk kepentingan masyarakat. Ayo kita sama-sama membuat RUU menjadi solusi untuk semuanya,” pungkas Tino.

Senada dengan Tino, pengamat politik Robi Sugara mengatakan “Saya masih memandang positif tentang RUU ini. Tapi jangan sampai anti kritik. Poinnya, sekarang para santri mahasiswa harus mulai mengkaji kebijakan pemerintah. Saya kira kedepan, penting mengajak santri dan mahasiswanya membaca naskah RUU dan mengkaji.”

Ia menambahkan, Regulasi ini sebenarnya bukan hal buruk. “Yang penting pemerintah bisa mengakomodir keresahan masyarakat dan buruh khususnya,” ujarnya.

Optimisme yang sama juga disampaikan Andika, salah satu peserta diskusi dari UIN Semarang. Ia mengatakan “RUU ini saya kira harus menjadi entri poin agar benar-benar diarahkan untuk membangun kemandirian bangsa yang berdaya saing, daya guna dan tentu melindungi warga negara. Pointnya adalah bagaimana RUU ini dapat memjadi sabuk pengaman yang diberikan negara dalam menjamin kreativitas dan peningkatan skill warga negara.”

Ia melanjutkan “Situasi Perang dagang yang disampaikan Pak Robi Sugara dan masalah keberpihakan antara pengusaha dan buruh, saya kira perlu ditempatkan secara tepat agar tujuan RUU ini tidak menjadi ruang baru area kontestasi.”

“Justru kemandirian bangsa dalam konteks ketahanan ekonomi harus dijalankan secara sinergis agar negara tidak menjadi negara importir karena negara lain lebih produktif dan kreatif.” (Wafa)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *