UU OTSUS PAPUA JILID II JALAN TERANG MENUJU KEMAJUAN TANAH PAPUA

UU Otsus Tahun 2001 akan berakhir pada tahun 2021. UU Otsus Papua merupakan jalan yang disediakan oleh Pemerintah Indonesia untuk melibatkan masyarakat Papua (Orang Asli Papua) dalam pembangunan infrastruktur, pendidikan dan kesehatan yang dibutuhkan dalam rangka memajukan kemaslahatan hidup masyarakat Papua. Selain melalui UU Otsus, Papua, Pemerintah Indonesia berupaya mempromosikan nama Papua di lingkungan tingkat nasional dan internasional dalam bentuk event olahraga dan pariwisata. Dalam rangka mempromosikan daerah Papua tersebut Pemerintah telah membangun Stadion Utama Papua Bangkit dalam rangka pelaksanaan PON XX, selain itu pembangunan Jembatan Youtefa di Papua yang dibangun oleh Pemerintah diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Papua sehingga mobilitas masyarakat Papua dalam melaksanakan aktivitas perekonomian akan berdampak pada bertumbuhan pendapatan ekonomi masyarakat kecil dan menengah.

Pelaksanaan UU Otsus Papua Jilid II perlu didorong, karena implementasi UU Otonomi Papua Jilid I selama 20 Tahun dinilai belum cukup, sehingga perlu adanya dukungan dari masyarakat asli Papua untuk ikut terlibat dalam upaya mendorong pembangunan dan kemajuan masyarakat Papua melalui implementasi UU Otsus Papua tersebut. Keberadaan Pok Separatis seperti KNPB, ULMWP, OPM, AMP dan kelompok separatis lainnya menjadikan pembahasan UU Otsus Jilid II sebagai bargaining power untuk merdeka. Namun keinginan merdeka tersebut dinilai akan mengganggu kedamaian dan upaya pembangunan di Papua. Massifnya isu kemerdekaan Papua merupakan bentuk propaganda pimpinan elit politik, dan separatis Papua untuk mengambil keuntungan dari kekayaan sumberdaya alam Papua. Isu tersebut merupakan kebohongan pimpinan elit kelompok separatis di Papua faktanya Sekretariat PBB menyatakan pada 2017 terdapat 17 wilayah yang masuk daftar Non-Self Governing Territory antara lain Guam, New Caledonia, Gibraltar, Cayman Island, Bermuda dan lainnya.


Adapun jalan yang perlu dipahami dan dilaksanakan masyarakat Papua adalah dengan mendorong terwujudnya UU Otsus Papua Jilid II dan perlunya keterlibatan seluruh masyarakat asli Papua sesuai asas demokrasi untuk mengawasi penggunaan anggaran Otsus Papua Jilid II oleh Pemerintah Daerah. Evaluasi dan audit penggunaan anggaran Dana Otsus Papua oleh Pemerintah Daerah merupakan hal yang wajib dilakukan dalam sebuah alam pemerintahan demokrasi sehingga masyarakat sebagai konstituen dapat mengawasi kinerja Gubernur dan Bupati yang dipilih melalui system demokrasi. Sudah saatnya masyarakat asli Papua diakui HAM nya, pengakuan HAM tersebut melalui pemberian ruang bagi masyarakat asli Papua untuk berdaulat dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Daerah.

UU Otsus Papua Jilid II adalah Jalan Terang untuk kemajuan Papua, pelanggaran HAM yang sesungguhnya terjadi di Papua adalah pelanggaran HAM dalam berdemokrasi bagi seluruh Masyarakat Asli Papua. Ditutupnya ruang-ruang aspirasi masyarakat asli Papua oleh pimpinan dan kelompok Elit Politik Papua dalam mengawasi kinerja pemerintah daerah selaku pemegang kebijakan. Sudah saatnya HAM Masyarakat Asli Papua ditegakkan dengan menyediakan ruang demokrasi Otonomi Daerah melalui UU Otsus Papua Jilid II. Dukung dan terlibatlah dalam UU Otsus Papua Jilid II sehingga mimpi menuju Papua Maju tercapai sesuai dengan kehendak rakyat Papua yaitu NKRI dari Sabang sampai Merauke dan Papua Maju dan Damai.

 

(AP/NusRes)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *