Memperbaiki UMKM dengan RUU Cipta Kerja

Para pelaku usaha di Indonesia hingga saat ini masih memiliki banyak kesulitan dalam mengurus izin untuk memulai usaha. Dikarenakan, hingga saat ini Indonesia secara ekonomi tertinggal dari negara-negara yang berada di ASEAN.

Rancangan Undang Undang (RUU) omnibus law Cipta Kerja hadir dibentuk pemerintah agar dapat memperbaiki kondisi tersebut dan memberikan sejumlah manfaat yang sangat besar bagi para pelaku usaha, khususnya di sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Berdasarkan data hingga akhir 2017, dari Kementerian Koperasi dan UKM RI, dalam jumlah unit, UMKM berjumlah 62.9 juta unit atau sebesar 99,99% dari total keseluruhan pelaku usaha di Indonesia, sementara usaha besar hanya sekitar 5400 unit atau sebanyak 0,01%. Selain itu dari sisi penyerapan tenaga kerja UMKM menyerap sekitar 97% dari total tenaga kerja nasional.

Namun hingga saat ini pengembangan UMKM di Indonesia masih mengalami hambatan, permasalahan pokok yang dihadapi oleh pelaku usaha dalam memulai usaha di Indonesia adalah sulitnya mengurus perizinan. Prosedur perizinan yang masih berbelit-belit, syarat dokumen yang harus dimikiki untuk mendapatkan perizinan yang banyak, serta jenis perizinan yang sangat banyak yang harus dimiliki sebelum memulai usaha. Sehingga secara keseluruhan hal tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama untuk memproses perizinan. Selain itu, dibutuhkan biaya yang sangat tinggi untuk memulai dan menjalankan usaha di Indonesia.

Pendekatan RUU Cipta Kerja dalam izin berusaha adalah risk based approach (pendekatan berbasis risiko). Sedangkan selama ini pendekatannya adalah lisence based approache (pendekatan berbasis izin) yang berlapis-lapis, baik level kantor administrasinya maupun tingkat regulasinya, tanpa melihat besar-kecil kompleksitas dampaknya dan itu dipukul rata untuk semua jenis usaha.

Omnibus Law RUU Cipta Kerja membawa semangat positif dalam menciptakan harmonisasi regulasi di Indonesia, sehingga dapat memperbaiki iklim usaha dan investasi di dalam negeri. Berbagai perubahan serta fasilitas kemudahan dalam RUU Cipta Kerja diharapkan dapat meminimalisir kekhawatiran serta meningkatkan kepercayaan dan keyakinan investor untuk menanamkan modal di Indonesia, sehingga akan menciptakan efek domino terhadap instrumen ekonomi Indonesia lainnya, mulai dari penyerapan tenaga kerja, kemitraan dengan UMKM lokal, serta penguatan daya saing Indonesia dalam rantai pasok global (Global Value Chain / GVC).

*Yessi Tania merupakan Pengamat Ekonomi dan Akademisi. Saat ini penulis aktif di Kompasiana

(Editor/AP)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *