Menjawab Pertanyaan, Mengapa Buruh Selalu Kalah

Lampung — Tidak berdayanya buruh saat ini bukan semata-mata disebabkan karena  militansi juang, tapi karena buruh tidak solid dan masih terkotak-kotak oleh kepentingan  kelompok, golongan dan pribadi. Pada era orde baru, buruh masih bisa bersatu dalam serikat pekerja yang tidak banyak pada saat itu. Seiring perjalanan waktu Serikat Pekerja mengalami perkembangan dalam kuantitas, namun mengalami penurunan dalam kualitas, nilai dan kemurnian perjuangan, para pemimpin buruh terjebak dalam pola pikir pragmatis. Menguatkan dugaan bahwa tidak sedikit pemimpin buruh yang terjerumus menjadi pengkhianat, berkonspirasi dengan kapitalis untuk melemahkan gerakan dari dalam. Di daerah tertentu pemimpin buruh diduga menerima upeti dari pengusaha agar tidak mengajak karyawannya berserikat, karena dapat mengancam kebijakan upah murah dan kesewenang-wenangan pengusaha yang mengabaikan hak-hak normatif buruh. Itulah yang menyebabkan mengapa pengusaha tidak takut membayar upah dibawah upah minimum, tidak memberikan hak-hak normatif pekerja/buruh. Karena pengawasan dari pemerintah maupun dari buruh itu sendiri masih lemah.

Untuk perusahaan tertentu yang memiliki ribuan jumlah pekerja/buruh, pola semacam ini diduga sudah  berlangsung lama. Mengapa gerakan buruh didaerah tertentu, berpuluh-puluh tahun mengalami stag, dan tidak mengalami peningkatan jumlah anggota yang signifikan, upaya maksimal serikat pekerja untuk menghimpun para pekerja/buruh kedalam serikat mengalami kendala, sehingga perjuangan kaum buruh untuk mendapatkan perlindungan dan kesejahteraan di tingkat perusahaan, masih jauh panggang dari api. Terlebih saat ini setelah deregulasi perundangan-undangan ketenagakerjaan, yang cenderung tidak melindungi kaum pekerja/buruh. Lahirnya UU Omnibuslaw Cipta Kerja (UU No. 11/2020) hasil kajian buruh dan beberapa pakar dan pemerhati hukum ketenagakerjaan, UU tersebut tidak menjamin kepastian kerja, kepastian upah dan jaminan sosial pekerja/buruh Indonesia. Patut diduga kalau UU ini hasil kesepakatan jahat yang Terstruktur, Sistematis dan Massive (TSM) untuk merampas hak-hak pekerja/buruh, nelayan, pelajar/mahasiswa, kaum tani dan rakyat Indonesia. Omnibuslaw Cipta Kerja adalah regulasi yang akan melegalisasi perbudakan dan penjajahan modern terhadap pekerja/buruh dan rakyat dinegeri ini.

Oleh sebab itu, disarankan untuk para pimpinan serikat pekerja/buruh yang memiliki saint dan konsen terhadap perjuangan untuk mengangkat harkat dan martabat kaum pekerja/buruh di negeri ini, harus melakukan regenerasi dan menyiapkan generasi muda (pekerja muda) yang memiliki komitmen, akhlaq moral yang baik, dan masih murni dalam berjuang untuk memimpin perjuangan kedepan. Para pemimpin Serikat pekerja/buruh yang selama ini telah gagal sebaiknya sadar diri dan Tut Wuri Handayani saja.

Terlebih saat ini banyak pimpinan Serikat Pekerja/buruh yang terjangkit penyakit power sindrom, diktator dan otoritatianisme. Kepemimpinan yang tidak menginspirasi, tidak berani ambil resiko,  menganggap para buruh muda yang progresif dalam pergerakan sebagai ancaman dan rivalitas. Sudah saatnya sistem rekruitmen kepemimpinan di serikat pekerja/buruh perlu ditata ulang dan memperioritaskan kaum muda yang memiliki visi organisasi dan mampu menjawab tantangan jaman. Serikat pekerja/buruh pada dasarnya tidak kekurangan kader, hanya saja yang menjadi persoalan adalah tidak adanya kenegarawan dari para pemimpin buruh yang gagal, tapi masih tetap ingin memimpin.

Belajar dari pengalaman negara lain dan kegagalan perjuangan buruh di negeri ini, maka sudah saatnya kaum buruh mempertimbangkan strategi baru dan membuat terobosan dengan mendirikan partai politik, karena buruh merupakan elemen penting di negeri ini dan berpotensi besar untuk menjadi penyeimbang dalam kekuatan politik. Sejak dari jaman orde lama, orde baru sampai orde reformasi, puluhan tahun buruh berjuang untuk mendapatkan hak-haknya selalu mengalami kekalahan ditingkat regulasi, yang ditetapkan berdasarkan keputusan politik, demikian halnya disaat kaum buruh memperjuangkan kenaikan Upah Minimum, selalu saja tidak berdaya saat berhadapan dengan kekuatan politik di lembaga Tripartite.

Oleh : M. Taat Badarudin (KC FSPMI Lampung Selatan)

(AB/NusRes)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *