Komnas HAM: Kasus Pembunuhan Pendeta Yeremia Adalah Kasus yang Menonjol di 2020

Nusantara Research – Komnas HAM menyampaikan laporan kasus yang ditangani selama 2020. Kasus pembunuhan Pendeta Yeremia dan tewasnya enam laskar FPI menjadi kasus yang paling menonjol selama tahun 2020.

“Terkait kasus yang ditangani melalui pemantauan dan penyelidikan, kasus yang paling menonjol adanya pembunuhan atas Pendeta Yeremia Zanambani di Papua, kematian enam orang laskar FPI di wilayah Karawang pada awal Desember 2020, berbagai konflik agraria akibat pembangunan infrastruktur proyek strategis nasional,” kata Ahmad Taufan Damanik, Ketua Komnas HAM saat menyampaikan laporan tahunan Komnas HAM 2020 yang disiarkan secara virtual, Kamis (12/8/2021).

“Dalam berbagai peristiwa tersebut, Komnas HAM telah menyampaikan rekomendasi kepada Presiden RI dan para pemangku kepentingan terkait,” ujarnya.

Taufan membeberkan Komnas HAM menerima lebih dari 2.000 kasus aduan selama 2020. Pihak yang paling banyak diadukan adalah institusi kepolisian.

“Terkait pengaduan masyarakat pada 2020, Komnas HAM RI menerima 2.841 kasus. Adapun pihak yang paling banyak diadukan adalah kepolisian 758, korporasi 455, dan pemerintah daerah 276. Sedangkan hak yang paling banyak diadukan adalah hak atas kesejahteraan (1.025 kasus), hak atas keadilan (887 kasus), dan hak atas rasa aman (179 kasus),” lanjutnya.

Taufan menyampaikan terjadi penurunan konsultasi aduan non online pada 2020 karena pandemi COVID-19. Sedangkan terjadi peningkatan untuk aduan dan konsultasi via online.

“Tahun 2019, Komnas HAM menerima 347 konsultasi melalui telepon, sedangkan tahun 2020 turun menjadi 278 konsultasi. Konsultasi dengan datang langsung yang pada 2019 sebanyak 541 konsultasi, pada 2020 menjadi 206 konsultasi, hal ini dikarenakan pembatasan pertemuan tatap muka. Sementara itu, terjadi peningkatan yang signifikan untuk jumlah konsultasi pengaduan via online/surel, dari sebelumnya sebanyak 124 surel pada 2019 menjadi sebanyak 320 konsultasi melalui online/surel pada 2020. Hal yang sama juga terlihat pada konsultasi via WhatsApp yang sebelumnya terdapat 580 konsultasi pada 2019 menjadi 876 konsultasi pada 2020. Hal ini menunjukkan bahwa layanan online menjadi pilihan pengadu selama pandemi COVID-19,” sambungnya.

Lebih lanjut Taufan mengatakan ada 12 kasus pelanggaran HAM berat yang sedang dikoordinasikan dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin untuk segera ditindaklanjuti. Koordinasi secara insentif untuk menyelesaikan rekomendasi sejumlah kasus, kata Taufan, juga dilakukan dengan pihak terkait, salah satunya dengan Menko Polhukam Mahfud Md.

“Terkait tindak lanjut atas penyelidikan pelanggaran HAM yang berat, Komnas HAM RI terus mendorong dan berkoordinasi dengan Jaksa Agung untuk menindaklanjuti 12 peristiwa yang telah selesai diselidiki oleh Komnas HAM RI sesuai mandat UU tentang Pengadilan HAM. Komnas HAM RI juga terus mencari dan mengusulkan format terbaik langkah penyelesaian kasus-kasus tersebut secara menyeluruh sesuai prinsip dan norma-norma HAM. Koordinasi secara intensif terus dilaksanakan bersama dengan Menko Polhukam RI,” tambahnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *