Kronologi Bupati Jember Terima Honor Pemakaman Covid-19

Nusantara Research – Bupati Jember Hendy Siswanto menjadi sorotan setelah ia dan dua pejabat daerah lainnya mengaku mendapat honor dari pemakaman Covid-19.

Diketahui ia mendapat dana akumulasi hingga sebesar Rp70 juta lantaran dirinya menjabat pengarah pemakaman Covid-19 dan melakukan tugas evaluasi dan monitoring.  Selain Hendy, honor pemakaman juga diterima oleh Sekda Jember dan beberapa pejabat BPBD.

“Memang benar saya menerima honor sebagai pengarah, karena regulasinya ada itu, ada tim di bawahnya juga. Kaitannya tentang monitoring dan evaluasi (Monev),” kata Hendy, Kamis (26/8).

“Besaran honor itu setiap pemakaman atau ada yang meninggal Rp 100 ribu. Kalau tidak salah. Untuk jumlahnya kok sampai kurang lebih Rp 70,5 juta? Karena itu total dari banyaknya korban yang meninggal akibat Covid-19 itu, 705 orang,” imbuh dia.

Hendy menyebut pemberian honor itu sesuai dengan Surat Keputusan (SK) No 188.45/107/1.12/2021 yang ditandatangani oleh dirinya sendiri pada 30 Maret 2021 lalu.

“Memakai SK Bupati,” kata Hendy.

Ia mengatakan SK tersebut merupakan lanjutan SK yang ditandatangani oleh bupati sebelumnya, Faida pada 16 Maret 2020 silam.

Oleh karenanya, kata dia, pemberian honor pemakaman itu sudah berlangsung sekitar setahun setengah, sebelum dirinya menjabat sebagai bupati.

Dalam SK tersebut terdapat struktur Susunan Petugas Pemakaman Covid-19 Sub Kegiatan Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit Kabupaten Jember. Hendy ditetapkan sebagai ketua pengarah petugas pemakaman Covid-19. Sedangkan, wakil ketuanya diemban oleh wakil bupati Jember M. Balya Firjaun Barlaman.

Namun demikian, saat dicek, dalam SK tersebut tidak tertulis mengenai pemberian honor untuk petugas pemakaman.

Seiring menguatnya sorotan publik, pada Jumat (27/8), Bendahara BPBD Jember Siti Fatimah sempat diminta keterangan oleh aparat kepolisian.

“Saya ditanyai terkait administrasi. Saya tunjukkan sesuai permintaan (penyidik). Berapa pertanyaan tidak tahu. Sesuai yang ditanyakan saya jawab,” kata Siti usai dimintai keterangan di Mapolres Jember.

Karena hal ini Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Ardian Noervianto meminta Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa turun tangan.

Ardian menyampaikan pemerintah provinsi punya tugas memeriksa setiap mata anggaran APBD. Pemprov juga disebutnya punya wewenang melakukan pembinaan terhadap pemerintah kabupaten/kota.

“Karena pemprov yang mengevaluasi dan fungsi pembinaan serta pengawasan juga dilakukan melalui gubernur, sebaiknya Gubernur mengambil langkah-langkah,” kata Ardian saat dihubungi CNNIndonesia.com, Jumat (27/8).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *